Pembangunan infrastruktur di Papua Barat memang telah lama menjadi perdebatan hangat di kalangan aktivis lingkungan. Bukan tanpa alasan, karena proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut seringkali dikecam karena dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat adat setempat.
Salah satu aktivis lingkungan yang keras dalam menentang pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah Yohana Taruna, Ketua Forum Lingkungan Papua Barat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. “Kami sangat prihatin dengan adanya proyek-proyek besar yang merusak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat,” ujarnya.
Referensi lain yang menyoroti kontroversi pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah laporan dari Greenpeace Indonesia. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan di daerah tersebut telah menyebabkan deforestasi yang luas dan mengancam keberlangsungan ekosistem hutan Papua.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Barat, Budi Santoso, mempertahankan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tersebut penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di Papua Barat. “Kita harus melihat manfaat jangka panjang dari pembangunan ini, bukan hanya fokus pada dampak lingkungan yang sementara,” ungkap Budi.
Meski demikian, kritik terhadap pembangunan infrastruktur di Papua Barat terus bergulir. Aktivis lingkungan terus mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan. Sebuah perdebatan yang kompleks, namun penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Papua Barat.